Proses penyelesaian sengketa atas permohonan informasi publik diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berikut adalah tahapan dan ketentuan lengkapnya:

1. Pra-Syarat Pengajuan Sengketa

Sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, pemohon harus melalui tahapan administratif di Badan Publik:

* Permohonan Informasi: Diajukan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Badan Publik wajib merespons dalam 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja).

* Pengajuan Keberatan: Jika permohonan ditolak, tidak ditanggapi, atau tidak dipenuhi, pemohon berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja.

* Tanggapan Atasan PPID: Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

2. Pengajuan Permohonan Sengketa ke Komisi Informasi

Jika pemohon tetap tidak puas dengan keputusan Atasan PPID atau tanggapan tidak diberikan, sengketa dapat didaftarkan ke Komisi Informasi:

* Jangka Waktu Pengajuan: Paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID atau sejak berakhirnya batas waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID untuk merespons.

* Syarat Berkas yang Disiapkan:

• Identitas Pemohon:

• Perorangan: KTP.

• Badan Hukum: SK Kemenkumham dan Akta Pendirian.

• Kelompok Masyarakat: Surat Kuasa.

• Dokumen Pendukung: Surat Permohonan Informasi, Surat Jawaban (jika ada), Surat Keberatan, dan Surat Jawaban Keberatan (jika ada).

* Cara Pengajuan: Dapat dilakukan secara langsung ke kantor Komisi Informasi (Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan) 

3. Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian di Komisi Informasi

Asas penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 adalah: cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

Proses di Komisi Informasi dilakukan melalui dua jalur:

1. Mediasi (Penyelesaian Non-Litigasi Melalui Kesepakatan):

• Jangka waktu proses mediasi maksimal 14 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja.

• Jika tercapai kesepakatan antara pemohon dan badan publik, dituangkan dalam Putusan Hasil Mediasi yang bersifat final dan mengikat.

2. Ajudikasi Non-Litigasi (Persidangan oleh Komisi Informasi):

• Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan (deadlock), proses berlanjut ke tahap persidangan ajudikasi.

• Majelis Komisi Informasi akan memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak.